Sisi Gelap Demokrasi

By. Michael Mann: The Dark Side of Democracy. Explaining Ehnic Cleansing

New York: Cambridge University Press, 2005

Dalam The Dark Side of Democracy, Explaining Ethnic Cleansing, Michael Mann memaparkan bahwa praktek demokrasi di berbagai belahan dunia, terutama setelah perang dunia I dan II, tidak hanya bermuatan nilai-nilai ideal demokrasi yang mengutamakan equality, perdamaian dan penghargaan terhadap hak-hak individu maupun HAM, namun juga bermuatan inequality yang menjurus pada tindakan-tindakan pelanggaran HAM berat. Mann memandang situasi ini sebagai sisi gelap demokrasi yang menurutnya sebagai peristiwa khas masa modern.

Dalam pandangan Mann, bahwa konsep nation state atau negara bangsa ternyata dalam perjalanan politik modern, setelah perang dunia I dan II, telah melahirkan adanya pembantaian etnis (ethnic cleansing). Menurut Mann, bahwa peristiwa pembantaian etnis dalam pengalaman Eropa pada fase awal demokrasi berjalan telah ada, kemudian fenomena yang lebih spesifik bergerak ke wilayah selatan di negara-negara berkembang, seperti di Afrika, Kamboja dan beberapa negara lainnya. Kasus yang menonjol adalah etnis mayoritas membantai etnis yang minoritas.

Mann mengkajinya dengan menggunakan pendekatan sosiologi historis, dengan hasil tesis bahwa pembersihan etnis yang kejam, berbentuk pembunuhan bersifat massal dan meluas sebagai fenomena modern yang dianggap sebagai sisi gelap demokrasi. Demokrasi dalam hal ini membawa berbagai kemungkinan, mayoritas menjadi tirani minoritas dalam suatu masyarakat yang multi etnik. Terutama ketika aturan rakyat (demos) dan etnisitas masyarakat (ethnos) bercampur dan membingungkan, sehingga keberadaan demokrasi pada akhirnya selalu memungkinkan mayoritas menindas minoritas.

Dengan mengemukakan bahwa fenomena pembantaian etnis menjadi sesuatu yang inheren dalam pengalaman negara bangsa di berbagai negara yang mengaku demokratis. Dalam demokrasi yang memaknai rakyat berkaitan dengan demos dan ethnos, sementara rakyat yang ada sangat beragam ataupun plural dengan berbagai stratifikasi dan adat budayanya masing-masing. Idealnya dalam demokrasi negara dapat memainkan peran dan kapasitasnya sebagai fasilitator dalam menghadapi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakatnya, sehingga kompetisi dalam proses-proses kebijakan dapat bersifat demokratis. Namun realitanya masyarakat yang telah terbentuk lama dengan adat istiadat dan terstratifikasi oleh struktur yang ada , umumnya bagi yang mayoritas akan mendominasi yang minoritas, karena pada dasarnya demokrasi memang berprinsip pada mayoritas ini.

Pemaparan Mann, kasus yang dapat digolongkan dalam pembersihan etnis terdapat di Eropa barat seperti Scots, Welsh dan Briton pada abad ke 19 dan awal abad ke 20, kemudian di negara-negara demokrasi seperti Inggris dan Perancis yang juga pernah mengalami pembersihan etnis secara masif, kemudian juga terjadi di Amerika Serikat terutama yang dialami oleh orang-orang Indian dan kulit hitam (negro).

Dalam hal ini etnik dan ethnos yang telah menjadi karakteristik dan telah terjadi stratifikasi dalam waktu yang lama, maka ketika sistem demokrasi datang dan menjadi acuan maka segalanya menjadi memungkinkan . Sekelompok etnik mayoritas di beberapa negara yang dipaparkan oleh Mann ini dapat berkuasa secara demokratis, namun juga secara tidak terduga dapat bertindak secara tirani dalam menghadapi etnik minoritas, karena memang secara realita kekuasaan adalah milik kaum mayoritas. Dalam banyak kasus, etnik minoritas dianggap berbeda dan tidak memiliki peradaban yang sama dengan etnik mayoritas, pada akhirnya kasus pembersihan etnis dapat terjadi dengan berbagai kasus dan alasan yang berbeda-beda, namun ada satu esensi bahwa demokrasi juga bisa dimaknai dalam pemahaman yang berbeda.

Sesungguhnya modernisasi dapat menghasilkan dua konsepsi yang berbeda, dimana pada satu sisi modernitas yang dihasilkan dari adanya kedaulatan rakyat, kemudian adanya kewarganegaraan universal dan hak-hak yang dalam tataran empiris hanya didominasi oleh pandangan kesukuan atau etnisitas yang telah lama ada dan mengakar secara kuat dalam suatu masyarakat di berbagai belahan dunia ini. Realitanya ada kecenderungan pengabaian bahwa kehadiran etnik yang berbeda adalah sesuatu yang inheren, namun perbedaan ini dianggap sebagai ancaman, sehingga pembersihan kepada kaum minoritas kerap terjadi. Pada akhirnya kecenderungan ini dapat mendorong gagasan untuk mendirikan negara atas homogenitas etnis dan dalam prinsip majoritarian demokrasi tindakan ini bisa terjadi, hal inilah yang terdapat dalam kelemahan demokrasi dalam hal ini Mann secara gamblang menyatakan sebagai sisi gelap demokrasi.

Masalah Konflik Etnik di Indonesia

Tesis Mann di atas, memberikan gambaran bahwa pluralisme dapat mengakibatkan terjadinya konflik dan bahkan meningkat menjadi peperangan serta kemudian terjadinya pembersihan etnis atau pemusnahan atas sebuah kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya. Semua peristiwa pembersihan etnis ini berbeda situasi dan kondisi disetiap negara, namun ada satu benang merahnya yaitu faktor pendorong : ideologi (etno-nasionalisme), ekonomi, militer, politik.

Sementara Amy Chua dalam bukunya: World on Fire, How Exporting Free-Market Democracy Breeds Ethnic Hatred & Global Instability (1994), yang memaparkan kasus-kasus yang mempunyai kesamaan dalam bukunya Mann, namun Amy Chua tidak mengistilahkan pembantaian etnis, ia lebih menekankan penyerangan dari kelompok (bisa etnis) mayoritas kepada kelompok minoritas karena adanya faktor inequality dalam pelaksanaan demokrasi liberal yang bersanding dengan sistem kapitalisme atau neo-liberalisme di berbagai belahan dunia ketiga.

Tesis Amy Chua ini cukup relevan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya kerusuhan dan penyerangan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 ataupun menjelaskan situasi lokal di Indonesia. Esensi dari tesis Amy Chua ini memaparkan sesuatu yang berbeda, yaitu ketika sistem demokrasi berdampingan dengan sistem kapitalisme dalam suatu negara, ternyata secara empirik dapat melahirkan ketidakstabilan berbentuk kerusuhan, penyerangan, pembantaian ataupun chaos politik, baik dengan alasan etnik maupun agama.

Adanya konflik etnis dengan simbol agama yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia pasca rezim Soeharto 1998, seperti yang telah terjadi di Sampit (Kalimantan), Ambon dan Maluku, serta yang baru-baru ini terjadi di Tarakan Kalimantan Timur, merupakan peristiwa yang tidak bisa dilihat berdiri sendiri. Namun peristiwa-peristiwa tersebut didorong oleh berbagai motif kekuasaan dengan menggunakan kekerasan dan kepentingan ekonomi.

Atas nama demokrasi, telah memposisikan kekuasaan berada dalam kelompok mayoritas, tetapi pada sisi lain, sistem kapitalisme melahirkan sekelompok minoritas yang lebih beruntung (berhasil) dalam perekonomian. Dalam politik kelompok mayoritas mempunyai posisi bargaining power pada kekuasaan, namun dalam perekonomian kelompok minoritaslah sesungguhnya yang mendominasi ekonomi di masyarakat. Maka demokrasi dan kapitalisme menciptakan posisi ketidaksetaraan (inequality) secara ekonomi dan menghasilkan dominasi semua sektor perekonomian oleh kelompok minoritas.

Adanya dominasi perekonomian oleh kelompok minoritas  dan umumnya pendatang yang bisa survive dalam kehidupannya dibandingkan dengan kelompok mayoritas yang terkalahkan secara ekonomi, maka muncullah kecemburuan sosial dari mayoritas yang tersisihkan terhadap kelompok kaya. Hal ini menandakan bahwa sistem kapitalisme dan demokrasi telah melahirkan kelompok minoritas yang kaya raya, sementara di sisi lain dua sistem ini juga menyebabkan kelompok mayoritas yang miskin karena tidak bisa bersaing dalam sistem kapitalisme.

Dengan demikian bahwa situasi sosial ekonomi dan politik yang dihasilkan dari demokrasi yang disandingkan kapitalisme, pada akhirnya akan melahirkan kelompok minoritas yang kaya raya yang diuntungkan oleh sistem ini. Namun pada sisi lain kelompok mayoritas yang kalah bersaing dalam sistem pasar ini akan menjadi kelompok yang miskin, namun dari sisi politik idealnya mempunyai kuasa. Hanya realitanya adanya ketimpangan (inequality) ini mengakibatkan mudahnya terjadi gesekan atau konflik yang pada akhirnya bagai api dalam sekam, sewaktu-waktu akan meledak. Hal ini dapat digambarkan dengan peristiwa, kerusuhan, penyerangan, pembakaran, perkosaan pada peristiwa Mei 1998 di Indonesia terhadap etnis tertentu.

Meskipun tidak sedramatis sebagaimana pandangan Mann, yang memaknai dengan istilah pembantaian etnis. Karena memang situasi dan kondisi serta kasusnya agak berbeda, namun memiliki benang merah jika dikaitkan dengan sisi gelap demokrasi atau kelemahan demokrasi, bahkan kelemahan kapitalisme itu sendiri dalam berbagai prakteknya di berbagai belahan negara-negara di dunia.